Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di setiap kegiatan usaha merupakan bagian yang tidak terpisah dengan upaya pengendalian rugi (loss control) disamping pemenuhan terhadap aspek hukum yaitu peraturan dan perundangann yang berlaku.

Perusahaan yang berhasil dalam penerapan K3 adalah apabila aspek K3 telah dijadikan nilai (value) dan bagian dari budaya perusahaan, yaitu etika bisnis yang ditanamkan oleh jajaran manajemen dan diikuti oleh bagian terbesar dari pekerjanya.

Meskipun penerapan K3 menjadi tanggung jawab jajaran lini operasional, namun peran pengawas atau ahli K3 masih tetap dibutuhkan sebagai penasehat (advisor) dan bagi pimpinan perusahaan. Secara formal  penunjukan ahli K3 diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-04/MEN/1987 tentang P2K3 serta tatacara penunjukan Ahli Keselamatan Kerja.

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) – RI telah menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk  seorang Ahli K3 Umum, sehingga diharapkan setiap perusahaan memiliki tenaga kerja yang kompeten dibidang K3 mampu menerapkan program K3 sebagai bagian terpadu dalam setiap kegiatan operasional.