Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit – Melalui Perpres 44/2020, negara mewajibkan seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit untuk melakukan sertifikasi ISPO. Bagi yang melanggar, sederet sanksi tegas menanti.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia mewajibkan seluruh pelaku usaha kelapa sawit melakukan sertifikasi ISPO. Sederet sanksi tegas pun berderet menunggu siapa saja yang melanggar ketentuan ini.

Pentingnya ISPO dalam Menjaga Keberlangsungan Kelapa Sawit Indonesia

Permintaan pasar global terhadap minyak kelapa sawit terus meningkat. Pengaplikasian minyak nabati ini pun meluas, mulai dari kebutuhan dalam hal makanan, kosmetik, produk kebersihan, hingga sumber energi terbarukan seperti biodiesel.

Indonesia hingga kini pun masih menempati sebagai negara dengan pemasok minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Maka dari itu, komoditas satu ini pun memiliki nilai sangat strategis dalam mendukung pembangunan nasional.

Faktanya, perkebunan kelapa sawit menyediakan lapangan kerja yang cukup besar sekaligus sumber pendapatan petani, menjadi penggerak utama pengembangan agribisnis dari hulu sampai ke hilir, dan tentunya menghasilkan devisa negara dengan jumlah yang tidak sedikit.

Sayangnya di sisi lain, Indonesia juga menjadi penghasil gas emisi rumah kaca terbesar setelah Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat.

Kekhawatiran akan hilangnya tutupan dan kawasan hutan serta keanekaragaman hayati, terganggunya keseimbangan ekosistem, hingga munculnya konflik sosial bertumbuh seiring dengan meningkatnya produksi minyak sawit.

Kementerian Pertanian lantas meluncurkan Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainability Palm Oil-ISPO) pada Maret 2011. Kehadiran ISPO bertujuan untuk memastikan peraturan perundang-undangan tentang perkebunan kelapa sawit diterapkan dengan sebenar-benarnya.

Dengan begitu, keberlangsungan kelapa sawit Indonesia dapat terjaga sekaligus memenuhi komitmen pemerintah dalam mengurangi gas rumah kaca.

Tujuan dan Prinsip-Prinsip ISPO

“Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.” (Pasal 1 ayat 4 Perpres 44/2020)

Berdasarkan hal tersebut, maka penyelenggaraan sertifikasi ISPO pun memiliki tujuan-tujuan terkait sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Perpres 44/2020 berikut:

1. memastikan dan meningkatkan pengelolaan serta pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO;
2. meningkatkan keberterimaan dan daya saing Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional; dan
3. meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca.

Adapun prinsip-prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut (pasal 4 ayat 2 Perpres 44/2020):

1. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. penerapan praktik perkebunan yang baik;
3. pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati;
4. tanggung jawab ketenagakerjaan;
5. tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
6. penerapan transparansi; dan
7. peningkatan usaha secara berkelanjutan.

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Wajib Mengikuti Sertifikasi ISPO

Kewajiban mengenai sertifikasi ISPO bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit termaktub dalam pasal 5 Perpres 44/2020. Pemerintah mewajibkan seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, baik dalam bentuk perusahaan maupun pekebun, mengikuti sertifikasi ISPO.

Adapun usaha perkebunan kelapa sawit yang dimaksud terdiri atas (pasal 5 ayat 2 Perpres 44/2020):

1. usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit;
2. usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit; dan
3. integrasi usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit.

Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan sertifikasi ISPO kepada Lembaga Sertifikasi ISPO yang telah terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perkebunan dan terakreditasi oleh KAN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Terkait pendanaan, tidak semua pelaku usaha perkebunan kelapa sawit mengeluarkan sendiri sejumlah biaya untuk melakukan sertifikasi ISPO.

Berdasarkan pasal 18 Perpres 44/2020, pendanaan yang diajukan oleh perusahaan perkebunan dibebankan kepada masing-masing perusahaan perkebunan tersebut, sedangkan pendanaan yang diajukan oleh pekebun dapat bersumber dari APBD, APBN, atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi Tegas Bagi Pelaku Usaha yang Tidak Memiliki Sertifikasi ISPO

Bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi ISPO, maka ada sanksi administratif yang akan dikenakan berupa (pasal 6 ayat 2 Perpres 44/2020):

1. teguran tertulis;
2. denda;
3. pemberhentian sementara dari Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
4. pembekuan sertifikat ISPO; dan/atau
5. pencabutan sertifikat ISPO.

Lantas, bagaimana dengan perusahaan yang telah memiliki sertifikat ISPO yang sudah diterbitkan sebelum Perpres 44/2020 berlaku?

Terkait hal ini, terdapat penjelasan pada pasal 26 ayat 1 sebagai berikut.

“Sertifikat ISPO yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlakunya sertifikat ISPO dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha melakukan penyesuaian penerapan ISPO berdasarkan prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini yang dilakukan atas dasar hasil penilikan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO.
2. Lembaga Sertifikasi ISPO berdasarkan penilikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengeluarkan laporan hasil penilikan sesuai jangka waktu yang ditentukan.
3. Pelaku Usaha wajib menyesuaikan penerapan ISPO berdasarkan laporan hasil penilikan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai jangka waktu yang ditentukan.
4. Berdasarkan laporan hasil penilikan sebagaimana dimaksud pada huruf b:
5. apabila Pelaku usaha telah sesuai menerapkan prinsip dan kriteria ISPO, sertifikat ISPO dinyatakan tetap berlaku; atau
6. apabila Pelaku Usaha belum menerapkan prinsip dan kriteria ISPO, Pelaku Usaha diminta melakukan penyesuaian sampai penilikan berikutnya.
7. Dalam hal Pelaku Usaha tidak melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf d nomor 2, sertifikat ISPO yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Presiden ini berlaku, dicabut.”

Adapun seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikasi ISPO dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Perpres 44/2020 sebagaimana tertuang dalam pasal 28.

Baca juga: Peran penting Auditor ISPO Internal

Tata Cara dan Syarat Pengajuan Permohonan Sertifikasi ISPO

Tata cara dan syarat pengajuan permohonan sertifikasi ISPO diatur dalam Bagian Ketiga Perpres 44/2020. Berikut adalah rangkuman cara dan syarat pengajuan permohonan sertifikasi ISPO.

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan kepada Lemabagai Sertifikasi ISPO dengan menyertakan kelengkapan dokumen:
2. izin usaha perkebunan, hak atas tanah, izin lingkungan, dan penetapan penilaian usaha perkebunan dari pemberi izin usaha perkebunan bagi perusahaan;
3. tanda daftar usaha perkebunan dan hak atas tanah bagi pekebun.
4. Lembaga Sertifikasi ISPO memeriksa kelengkapan dokumen. Jika pemohon memenuhi persyaratan, maka Lembaga Sertifikasi ISPO melakukan proses sertifikasi akan dilakukan. Jika pemohon tidak memenuhi persyaratan, maka Lembaga Sertifikasi ISPO menolak permohonan dengan menyertakan alasan penolakan.
5. Apabila dalam proses sertifikasi usaha perkebunan telah memenuhi prinsip, maka Lembaga Sertifikasi ISPO menerbitkan sertifikat ISPO. Apabila usaha perkebunan tidak memenuhi prinsip, maka Lembaga Sertifikasi ISPO menyampaikan rekomendasi agar usaha tersebut melakukan perbaikan.
6. Masa berlaku sertifikasi adalah lima tahun.

Sertifikasi ISPO menjadi kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap pelaku usaha perkebunan kelapa sawit guna menjaga keberlangsungan industri ini sebagaimana diatur dalam Perpres 44/2020. Apabila pelaku usaha tidak memenuhinya, maka pemerintah lewat Menteri akan memberi sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan sertifikat ISPO.