Setiap pelaku usaha harus melakukan sertifikasi ISPO sesuai Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020. Berikut adalah rangkuman syarat dan prosedur mendapatkan sertifikasi ISPO.

Melakukan sertifikasi ISPO kini menjadi kewajiban bagi seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit tanpa terkecuali. Hal ini sesuai dengan amanat perundang-undangan, yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Wajib Melakukan Sertifikasi ISPO

Aturan mengenai sertifikasi Indonesian Sustainability Palm Oil alias ISPO bukanlah hal baru di Indonesia. Namun, kewajiban bahwa setiap pelaku usaha perkebunan kelapa sawit melakukan sertifikasi ISPO memang baru diatur.

Sebelumnya, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO) mewajibkan sertifikasi ISPO hanya bagi Perusahaan Perkebunan.

Sementara itu, sertifikasi ISPO bagi pelaku Usaha Kebun Plasma, Usaha Kebun Swadaya, dan Perusahaan Perkebunan yang memproduksi minyak kelapa sawit untuk energi terbaharukan bersifat sukarela.

Kini sebagaimana tertuang dalam pasal 5 Perpres 44/2020, kewajiban melakukan sertifikasi ISPO adalah bagi seluruh pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, baik Perusahaan Perkebunan dan Pekebun. Adapun yang dimaksud dengan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, Perusahaan Perkebunan, dan Pekebun adalah sebagai berikut.

• Usaha Perkebunan Kelapa Sawit terdiri atas usaha budi daya tanaman perkebunan kelapa sawit, usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit, dan integrasi usaha budi daya tanaman perkebunan kelapa sawit dan usaha pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit.
• Perusahaan Perkebunan merupakan badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala tertentu.
• Pekebun merupakan perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Dalam pengajuan sertifikasi ISPO pekebun, permohonan dapat dilakukan secara perseorangan maupun berkelompok yang dapat berbentuk kelompok Pekebun, gabungan kelompok Pekebun, atau koperasi.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar aturan. Sanksi yang diberikan berupa administratif, yakni teguran tertulis, denda, pemberhentian sementara dari Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, pembekuan sertifikat ISPO, dan/atau pencabutan sertifikat ISPO (pasal 6 Perpres 44/2020).

Syarat dan Prosedur Melakukan Sertifikasi ISPO

Pihak yang melakukan sertifikasi adalah pihak independen yang disebut sebagai Lembaga Sertifikasi ISPO. Lembaga ini memiliki beberapa tugas yakni (pasal 7 ayat 3):

1. melaksanakan penilaian kesesuaian terhadap pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO kepada Pelaku Usaha;
2. menerbitkan, membekukan sementara, atau membatalkan sertifikat ISPO bagi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan hasil kegiatan Sertifikasi ISPO;
3. melaksanakan penilikan setiap tahun kepada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang telah memiliki Sertifikat ISPO; dan
4. menindaklanjuti keluhan dan banding terkait pelaksanaan Sertifikasi ISPO.

Tentunya, tidak sembarang lembaga dapat berperan sebagai Lembaga Sertifikasi ISPO. Menurut pasal 7 ayat 2, Lembaga Sertifikasi ISPO wajib:

1. terakreditasi oleh KAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan
2. terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.

Persyaratan dan tata cara sertifikasi ISPO diatur dalam pasal 8 hingga pasal 14 Perpres 44/2020. Berikut adalah rangkuman prosedur berikut syarat sertifikasi ISPO.

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi ISPO kepada Lembaga Sertifikasi ISPO sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO. Adapun prinsip yang dimaksud adalah sebagai berikut (pasal 4 ayat 2).
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Penerapan praktik perkebunan yang baik.
4. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.
5. Tanggung jawab ketenagakerjaan.
6. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
7. Penerapan transparansi.
8. Peningkatan usaha secara berkelanjutan.
9. Pelaku usaha turut melampirkan syarat yang dibutuhkan.
10. Dokumen syarat untuk Perusahaan Perkebunan : izin usaha perkebunan, hak atas tanah, izin lingkungan, dan penetapan penilaian usaha perkebunan dari pemberi izin usaha perkebunan.
11. Dokumen syarat untuk Pekebun : tanda daftar usaha perkebunan dan hak atas tanah.
12. Lembaga Sertifikasi ISPO memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan permohonan.
13. Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan, maka Lembaga Sertifikasi ISPO melakukan Sertifikasi ISPO.
14. Apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan, maka Lembaga Sertifikasi ISPO menolak permohonan dengan menyampaikan alasan penolakan.
15. Lembaga Sertifikasi ISPO melakukan proses sertifikasi dengan menilai pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO.
16. Apabila pelaku usaha telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO, maka Lembaga Sertifikasi ISPO menerbitkan sertifikat ISPO.
17. Apabila pelaku usaha belum memenuhi prinsip dan kriteria ISPO, maka Lembaga Sertifikasi ISPO menyampaikan rekomendasi kepada pelaku usaha untuk melakukan perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan. Sertifikat akan diterbitkan jika pelaku usaha telah memenuhi perbaikan tersebut.
18. Apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan, maka proses sertifikasi tidak dilanjutkan dan permohonan sertifikasi dibatalkan.
19. Lembaga Sertifikasi ISPO berkewajiban menyampaikan laporan kepada Komite ISPO tentang dua hal berikut.
20. Sertifikat ISPO yang sudah diterbitkan.
21. Pelaku Usaha yang sedang melakukan perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan guna memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
22. Apabila Lembaga Sertifikasi ISPO tidak melakukan kegiatan tersebut, maka ada sanksi administratif yang akan dikenakannya berupa teguran tertulis atau dikeluarkan dari dafftar kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan sebagai Lembaga Sertifikasi ISPO.

Masa Berlaku dan Pencabutan Sertifikat ISPO

Sertifikat ISPO memiliki masa berlaku selama lima tahun. Pelaku usaha harus kembali mengajukan sertifikasi ISPO sebelum jangka waktu sertifikat ISPO tersebut berakhir.

Namun, hal ini tidak berarti sertifikat ISPO yang sudah dimiliki akan ‘berfungsi’ selama lima tahun. Pasalnya, Lembaga Sertifikasi ISPO melakukan penilikan setiap tahunnya untuk memantau dan memeriksa pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Apabila dalam proses penilikan Lembaga Sertifikasi ISPO menemukan pihak pelaku usaha perkebunan kelapa sawit tidak memenuhi prinsip dan kriteria ISPO, maka Menteri akan memberi sanksi administratif berupa pembekuan sertifikat ISPO atau pencabutan sertifikasi ISPO.

Pun di sisi lain, Lembaga Sertifikasi ISPO yang tidak melakukan peniilkan juga akan dikenai sanksi administratif oleh Menteri. Beberapa sanksi yang dimaksud berupa teguran tertulis atau dikeluarkan dari daftar kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan sebagai Lembaga Setrifikasi ISPO.

Tak cuma itu, KAN (Komite Akreditasi Nasional) juga dapat melakukan pembekuan atau bahkan pencabutan sertifikat akreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi ISPO sesuai peraturan perundang-undangan terkait standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Setiap pelaku usaha perkebunan kelapa sawit kini harus mengikuti sertifikasi ISPO sesuai amanat dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020. Dokumen syarat yang diperlukan relatif mudah dan prosedurnya cukup sederhana. Pelaku usaha hanya perlu mengajukan permohonan dengan menyertakan kelengkapan dokumen yang diminta kepada pihak Lembaga Sertifikasi ISPO.

Selain itu, guna menjaga sertifikat yang diperoleh nantinya, setiap pelaku usaha juga perlu senantiasa memenuhi prinsip-prinsip ISPO sehingga aman saat dilakukan proses penilikan.

Ingin melakukan Sertifikasi ISPO namun masih bingung dengan syarat dan prosedur Serfikasi ISPO? Segera hubungi kami melalui [email protected] atau 0819-1880-0007. Jangan tunda untuk melakukan Sertifikasi ISPO.

Baca juga: Sertifikasi ISPO Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia 2021