Dewasa ini, bencana virus corona memang menjadi prefensi dunia untuk dicegah. Negara-negara di belahan dunia mulai mengeluarkan kebijakan darurat seperti mengisolasi negaranya bahkan ada kebijakan yang paling ekstrem seperti Korea Utara yang memberlakukan kebijakan yang akan menembak bagi siapa saja terutama warga negara China bagi yang mencoba mendekat ke perbatasan negaranya.
Saat ini, WHO (World Health Organization) sendiri mengumumkan bahwa virus ini sudah menjadi pandemi. WHO menyarankan agar semua negara berupaya untuk memaksimalkan keamanan negaranya masing-masing.
Sebelum WHO mengumumkan Covid-19 menjadi pandemi dan adanya kepanikan global, negara seperti Australia, Rusia, Amerika Serikat, Mongolia, Arab Saudi dan lain lain lebih dulu memberlakukan lockdown dengan memberlakuan untuk melarang masuk warga negara China yang berkunjung ke negaranya.
Namun, hal ini tidak seirama dengan Indonesia. Bisa dikatakan Indonesia tidak begitu berlebihan menanggapinya, tidak seperti negara-negara lain. Pemerintah pusat hanya melarang pendatang dari China yang masuk maupun transit di Indonesia serta melarang sementara WNI yang tinggal di China untuk masuk ke Indonesia dan tanpa ikut-ikutan memberlakukan kebijakan darurat seperti negara-negara di atas.
Indonesia lebih memprioritaskan dampak terburuk akibat corona ini terhadap pemasukan negara yang mana negara akan kehilangan potensi devisa wisata kurang lebih Rp54,63 triliun. Guna mencegah hal itu, negara segera memberlakukan kebijakan pemotongan harga tiket pesawat sebesar 50 persen untuk beberapa daerah destinasi andalan.
Hal ini dikarenakan agar menekan jumlah penurunan wisatawan mancanegara, mengingat wisatawan mancanegaralah yang paling banyak mengunjungi Indonesia untuk berlibur di beberapa daerah seperti Bali, Lombok, Yogyakarta dan kota lainnya.
Menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik) menyebutkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia dari per Januari-Oktober 2019 sebanyak 13,62 Juta orang yang berkunjung. Sebagai gantinya wisatawan domestiklah yang menjadi sasaran dari kebijakan ini.
