Sertifikasi ISPO telah berlangsung di Indonesia sejak tahun 2011. Standar ini dibuat dalam rangka mendukung pemerintah dalam memenuhi komitmen terkait keberlangsungan kelapa sawit Indonesia.

Sertifikasi ISPO pada dasarnya merupakan kebijakan untuk memenuhi komitmen pemerintah Indonesia dalam upaya penurunan efek gas rumah kaca dari proses industri minyak kelapa sawit. Penyelenggaraan sistem sertifikasi ini sebenarnya telah berjalan sejak tahun 2011.

Namun seiring dengan munculnya berbagai perkembangan, pencapaian, hambatan, masalah, tantangan, dan tuntutan, kebijakan tersebut pun mengalami beberapa pembaharuan hingga kini menghasilkan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO).

Latar Belakang ISPO

Permintaan dunia terhadap minyak sawit terus meningkat setiap tahun seiring dengan bertambahnya populasi masyarakat dan meluasnya aplikasi minyak sawit di berbagai bidang. Kondisi tersebut menjadikan minyak kelapa sawit sebagai minyak nabati dengan pangsa produksi paling besar di dunia.

Indonesia pun menjadi salah satu pemasok minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Produksi kelapa sawit di Indonesia pada 2014 adalah 31, juta ton dari total produksi seluruh dunia sebesar 59,6 juta ton. Adapun pada semester pertama tahun 2020, tercatat produksi kelapa sawit nusantara menembus angka 23,47 juta ton.

Tingginya tingkat produksi komoditas ini—yang juga diprediksi akan terus mengalami peningkatan—dikhawatirkan akan mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan alias sustainability.

Hal tersebut berpotensi menimbulkan hilangnya tutupan dan kawasan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, terganggunya keseimbangan ekosistem, melonjaknya emisi gas rumah kaca, hingga munculnya konflik sosial dengan masyarakat di kawasan perkebunan.

Perbedaan RSPO dan ISPO

RPO dan ISPO pada dasarnya sama-sama bertujuan untuk menekan risiko berkurangnya tutupan hutan. Keduanya mensyaratkan adanya identifikasi stok karbon sebelum pembukaan lahan sebagai upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Kendati begitu, RSPO dan ISPO adalah dua sistem yang sama sekali berbeda.

• RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) merupakan organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 2004 dengan anggotanya adalah para pemangku kepentingan (multistakeholder) di sepanjang rantai pasok minyak kelapa sawit. RSPO hadir sebagai bentuk respon terhadap permintaan konsumen yang mensyaratkan minyak sawit diproduksi dan diperdagangkan secara berkelanjutan.

Tujuan pokok RSPO tidak lain adalah mempromosikan produksi, perdagangan, dan penggunaan minyak kelapa sawit berkelanjutan melalui kerja sama di sepanjang rantai pasok dan dialog terbuka antar-multistakeholder. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, RSPO pun membentuk Certification Working Group dengan anggotanya merupakan berbagai kelompok pemangku kepentingan guna menyusun sebuah standar yang dikenal sebagai RSPO Principles & Criteria, RSPO P&C (Prinsip dan Kriteria Kerja untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan).

• Sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) merupakan persyaratan yang disusun pemerintah Indonesia berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam rangka memperbaiki keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pedoman ISPO pun diluncurkan pada tahun 2011 oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian.

Maksud diluncurkannya ISPO adalah untuk memastikan peraturan perundang-undangan mengenai perkebunan kelapa sawit diterapkan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, minyak sawit dapat diproduksi secara berkelanjutan sekaligus mendukung komitmen Presiden Republik Indonesia dalam mengurangi efek gas rumah kaca.

Peraturan Pemerintah tentang Sertifikasi ISPO

ISPO dibentuk pada tahun 2009 dan berjalan sejak 2011 melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Paml Oil/ISPO).

Peraturan tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO).

Adapun beberapa hal yang krusial yang diimplementasikan dapat pembukaan lahan kelapa sawit baru sesuai dengan prinsip ISPO antara lain sebagai berikut.

• Adanya SOP atau instruksi maupun prosedur teknis pembukaan site baru kelapa sawit.
• Pembukaan lahan dilakukan dengan cara tanpa adanya pembakaran serta tetap memperhatikan konservasi lahan.
• Setiap pelaku usaha wajib memenuhi studi kelayakan dan AMDAL sebelum melakukan pembukaan lahan.
• Adanya rencana kerja tahunan (RKT) pembukaan lahan baru.
• Aktivitas pembukaan lahan harus didokumentasikan dan dilengkapi pernyataan pelaku usaha bahwa pembukaan lahan tersebut dilakukan tanpa bahan bakar.

Namun, beberapa hambatan, masalah, tuntutan, dan tantangan turut mewarnai aturan tersebut seperti:

1. pemahaman bersama tentang konsep dasar keberlangsungan (sustainability) dalam pengembangan dan pengelolaan kelapa sawit;
2. mekanisme kelembagaan penyelenggaraan sertifikasi ISPO yang dinilai tidak transparan;
3. substansi prinsip, kriteria, indikator, dan indikator sistem sertifikasi ISPO yang dinilai sebagian pihak terlalu mencerminkan kepentingan nasional;
4. isu legalitas dan dan pembiayaan sertifikasi ISPO;
5. masih banyaknya isu negatif tentang dunia kelapa sawit Indonesia yang dimunculkan oleh (khususnya) negara-negara pasar ekspor kelapa sawit Indonesia; dan
6. dinilai perlunya peraturan yang mengatur tentang ISPO dibuat dalam bentuk perundang-undangan yang lebih tinggi seperti dalam bentuk Peraturan Presiden.

Atas beberapa hal tersebut, penguatan sistem sertifikasi ISPO pun mulai dilakukan sejak tahun 2016. Presiden Republik Indonesia kemudian menetapkan Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi ISPO yang diundangkan pada 16 Maret 2020.

Perbedaan Permentan 11/2015 dan Perpres 44/2020

Berikut adalah beberapa perbedaan mendasar Permentan 11/2015 dan Perpres 44/2020 sebagaimana yang tertuang dalam masing-masing dokumen produk hukum.

Jika dijabarkan lebih lanjut, ada beberapa perbedaan lain yang cukup mencolok antara dua produk hukum tersebut. Sebagaimana disebutkan, Perpres 44/2020 mewajibkan sertifikasi bagi pekebun pula.

Namun, sumber dana sertifikasi untuk pekebun dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah alias APBD, dan/atau sumber keuangan lainnya yang sah sesuai aturan perundang-undangan. Adapun nantinya dana tersebut disalurkan melalui kelompok, gabungan, atau koperasi kelompok pekebun.

Di samping itu, pejabat terkait yang terlibat pun berbeda. Permentan 11/2015 Komisi ISPO diketahui oleh pejabat setara eselon I yang membidangi perkebunan dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertanian.

Sementara itu, kelembagaan Perpres 44/2020 dibuat dalam bentuk KOmite ISPO dengan ketuanya adalah Menteri dan terdiri atas unsur pemerintah, akademis, pemantau independen, dan tentu saja asosiasi pelaku usaha.

Sertifikasi ISPO merupakan sebuah persyaratan dan standar yang disusun pemerintah Indonesia dalam rangka memenuhi komitmen menjaga keseimbangan ekosistem saat melakukan kegiatan industri kelapa sawit. ISPO dan RSPO tidaklah sama kendati keduanya memiliki tujuan umums serupa. Adapun kini peraturan tentang ISPO yang berlaku adalah Perpres No. 44 Tahun 2020.