Prosedur sertifikasi halal harus memenuhi persyaratan dan melalui berbagai proses dengan besaran biaya yang sudah ditentukan. Simak ulasan lengkapnya berikut ini!
Dengan penduduk mayoritas muslim, kebutuhan akan sertikat halal sangat krusial bagi sebuah bisnis. Terlebih untuk usaha yang menghasilkan produk konsumsi seperti makanan, obat-obatan dan kosmetik. Dengan memiliki sertifikat halal, akan lebih banyak konsumen yang bisa dijangkau. Bagaimana sebenarnya prosedur sertifikasi halal bagi sebuah produk?
Untuk memperoleh sertifikat halal bagi produk maupun jasa yang ditawarkan, ada berbagai prosedur yang harus diikuti. Prosedur ini termasuk dengan memenuhi persyaratan dan membayar biaya sertifikasi.
Baca juga: Pelatihan Auditor Halal
Syarat untuk Mendapatkan Sertifikat Halal
Sertifikat halal di Indonesia dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sementara prosesnya dilakukan oleh LPPOM MUI. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikat halal antara lain adalah:
1. Punya Tim Manajemen Halal
Setiap perusahaan yang menghasilkan produk yang berlabel halal harus memiliki tim manajemen halal. Tim ini ditunjuk oleh manajemen tertinggi di perusahaan termasuk mereka yang terlibat dalam aktivitas produksi dan memiliki wewenang.
2. Melakukan Pelatihan dan Edukasi dalam Perusahaan
Sebelum mengajukan sertifikasi halal, sebuah perusahaan harus membuat prosedur tertulis mengenai pelaksanaan pelatihan terkait produk halal. Pelatihan eksternal sebaiknya dilaksanakan minimal dua tahun sekali dan pelatihan internal wajib dilakukan setahun sekali.
3. Bahan Baku Harus Memenuhi Syarat
Pembuatan produk yang halal harus dilakukan dengan menggunakan bahan baku yang halal juga. Produk yang dibuat dengan menggunakan bahan yang haram atau najis dianggap tidak memenuhi syarat. Untuk membuktikan kehalalannya, perusahaan harus menyertakan dokumen pendukung mengenai kehalalan bahan bakunya.
4. Produk Akhir Tidak Memiliki Karakteristik Non Halal
Produk yang dihasilkan tidak boleh memiliki aroma atau rasa yang menyerupai produk haram atau produk yang tidak sesuai dengan fatwa MUI. Selain itu, nama yang dipakai tidak boleh berkonotasi atau mengarah ke produk lain yang tidak sesuai dengan hukum Islam.
5. Fasilitas Produksi
Fasilitas produksi juga menjadi perhatian penting dalam prosedur sertifikasi halal. Untuk industri pengolahan, perusahaan harus memastikan bahwa tidak ada kontaminasi najis atau bahan haram ke dalam olahan mereka. Alat produksi juga tidak boleh digunakan bersamaan dengan produk lain yang tidak halal.
Untuk pemilik restoran atau produk makanan yang menggunakan dapur sebagai tempat produksi, pemilik harus memastikan kehalalan fasilitas produksi. Ini mencakup peralatan yang digunakan untuk memasak maupun alat-alat yang dipakai untuk menyajikan makanan yang tidak boleh dicampur dengan produk lain yang haram.
6. Melaksanakan Audit Internal
Sebelum mendaftar untuk memperoleh sertifikasi halal, perusahaan harus punya prosedur tertulis tentang adanya Sertifikat Jaminan Halal lewat pelaksanaan audit internal. Pemeriksaan ini dilakukan minimal sekali dalam 6 bulan dan dilaksanakan oleh auditor halal internal yang independen serta memiliki kompetensi di bidangnya. Semua temuan dalam proses audit harus dilaporkan kepada LPPOM MUI setiap 6 bulan.
Biaya Sertifikasi Halal
Hal selanjutnya yang harus diketahui dalam prosedur sertifikasi halal adalah biaya yang harus dikeluarkan. Berdasarkan jenis industrinya, biaya sertifikasi halal dibagi ke dalam empat kelompok yakni industri rumah potong hewan, industri pengolahan, industri restoran atau katering dan industri flavor.
Aturan tentang tarif sertifikasi halal ini tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia SK 04/Dir/LP POM MUI/XI/07.
1. Biaya Pengajuan Sertifikasi Halal Industri Pengolahan
Besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi halal industri pengolahan dibagi ke dalam 3 kelompok yakni usaha besar, usaha menengah dan usaha kecil.
Adapun yang termasuk ke dalam usaha besar adalah badan usaha yang sudah berbentuk CV atau PT dengan jangkauan pemasaran internasional.
Sementara perusahaan menengah adalah badan usaha yang berbentuk UD, CV maupun PT dengan kapasitas produksi dan pemasaran lokal maupun nasional.
Untuk usaha kecil, badan usaha biasanya merupakan industri rumah tangga yang hanya punya satu fasilitas pengolahan. Untuk lebih lengkap, simak tabel berikut ini!
Keterangan:
B1/B2 menunjukkan tingkat kerumitan proses produksi. Semakin banyak bahan yang harus diperiksa, semakin mahal biaya sertifikasinya
C1/C2 menunjukkan teknologi yang digunakan. C1 adalah perusahaan dengan proses produksi yang banyak menggunakan mesin.
Di sisi lain, C2 adalah perusahan dengan tenaga manusia sebagai komponen utama dalam proses produksi.
Besaran biaya ini sebenarnya masih dipengaruhi oleh faktor lain. Misalnya saja perusahaan dengan pabrik lebih dari satu, biasanya akan dikenakan biaya tambahan per pabrik.
Begitu juga perusahaan yang punya lebih dari 1 merek dagang atau desain kemasan di atas 5 juga dikenakan biaya tambahan.
2. Biaya Sertifikasi Halal untuk Flavor
Jika perusahaan memproduksi flavor, besaran biayanya ditentukan berdasarkan jumlah variannya. Penghitungannya bisa Anda simak pada tabel di bawah ini:
| No. | Jumlah Varian | Biaya per Varian | Total Biaya |
| 1. | 1-5 | – | Rp2.000.000 |
| 2. | 5-10 | – | Rp2.500.000 |
| 3. | 11-20 | – | Rp3.000.000 |
| 4. | >21 | Rp150.000 | Dikali dengan jumlah varian |
3. Biaya Sertifikasi Halal Restoran
Sertifikasi restoran atau rumah makan ditentukan berdasarkan skala perusahaan serta jumlah cabang yang dimiliki. Adapun rinciannya adalah:
| No. | Jumlah Cabang | Biaya | Total Biaya |
| 1. | 1 | Rp1.500.000 | Rp1.500.000 |
| 2. | 2 | Rp3.000.000 | Rp3.000.000 |
| 3. | 3 | Rp3.750.000 | Rp3.750.000 |
| 4. | 4-6 | Rp4.000.000 | Rp4.000.000 |
| 5. | 7-10 | Rp750.000 | X jumlah cabang |
| 6. | 11-15 | Rp8.000.000 | Rp8.000.000 |
| 7. | 16-20 | Rp9.000.000 | Rp9.000.000 |
| 8. | 21-25 | Rp10.000.000 | Rp10.000.000 |
| 9. | 26-30 | Rp11.000.000 | Rp11.000.000 |
| 10. | 31-35 | Rp12.000.000 | Rp12.000.000 |
4. Biaya Sertifikasi Halal untuk Rumah Pemotongan Hewan (RPH)
Untuk RPH besar dengan jumlah hewan yang dipotong sebanyak lebih dari 5 ekor sapi per hari, lebih dari 1.500 ekor ayam sehari dan lebih dari 35 ekor kambing per hari dikenakan biaya maksimal Rp4.500.000.
Sedangkan RPH menengah dikenakan biaya maksimal Rp3.500.000 dengan rincian jumlah hewan yang dipotong sebanyak 3-5 ekor sapi per hari, 900-1.500 ekor ayam per hari atau 21-35 ekor kambing per hari. Untuk RPH kategori kecil yang memotong 1-3 ekor sapi per hari, 1-900 kambing per hari atau 1-21 ekor kambing per hari dikenakan biaya sertifikasi maksimal Rp1.500.000.
5. Biaya Sertifikasi Halal untuk Industri Kecil
Pelaku UMKM yang ingin membuat sertifikat halal dibagi ke dalam kategori produk daging dan olahannya serta produk non daging. Rinciannya bisa dilihat pada tabel berikut ini:
| Jenis Produk | Dalam Kota | Luar Kota | Luar Pulau |
| Daging dan olahannya | Rp2.800.000 | Rp3.400.000 | Rp3.700.000 |
| Non Daging | Rp2.500.000 | Rp3.100.000 | Rp3.400.000 |
Jika Anda memerlukan informasi yang lebih detail mengenai prosedur sertifikasi halal serta besaran biaya yang harus dikeluarkan, tidak ada salahnya untuk langsung menghubungi bendara LPPOM MUI di alamat email [email protected]. Jangan lupa tuliskan dengan detail jenis usaha Anda, jumlah cabang atau produk serta lokasi bisnis Anda.
Jika Anda seorang yang menyukai tantangan dan ingin menjadi auditor halal, Mutu Institute menjadi tempat yang tepat bagi pelatihan Anda. Tunggu apalagi? Segera hubungi Mutu Institute melalui [email protected] atau 0819-1880-0007.
