Mengenal Perbedaan RSPO dan ISPO – Sertifikasi RSPO dan ISPO memiliki peran penting dalam mewujudkan industri sawit berkelanjutan dalam jangka panjang. Mari pahami perbedaan kedua sertifikasi tersebut di sini.

Kelapa sawit adalah salah satu ttik sentral industri minyak nabati dunia. Sejak tahun 2006 silam, Indonesia telah menjadi penghasil sekaligus eksportir kelapa sawit tersebut didunia melampaui banyak negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat. Fakta ini tidak terlalu mengejutkan karena sawit sendiri sudah ada di tanah air sejak lebih dari seabad silam.

Peningkatan produksi kelapa sawit di Indonesia meningkat tajam dalam 5 tahun terakhir. Hingga tahun 2019 saja, angka produksi CPO (crude palm oili) sebagai hasil pengolahan sawit mencapai lebih dari 50 juta ton dengan valuasi sekitar 20 miliar dolar AS.

Saat ini, ada sekitar 1700-an perusahaan perkebunan sawit milik swasta dan negara yang beroperasi di Indonesia. Uniknya, 57% lahan sawit saat ini berpusat di Pulau Sumatera dan sekitarnya.

Terlepas dari aliran devisa dan nilai ekonomi yang besar di industri kelapa sawit, dibutuhkan langkah konkret untuk memastikan kelangsungan industri ini dalam jangka panjang. Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah dalam hal tersebut adalah dengan menerapkan sertifikasi RSPO dan ISPO.

Apa itu RSPO?

RSPO adalah kepanjangan dari Roundtable on Sustainable Palm Oil. Ini adalah sebuah badan yang meregulasi pemangku kepentingan di tujuh sektor industri yang berkaitan dengan produksi, pengolahan, dan penjualan minyak sawit.

Adapun ketujuh industri yang dimaksud adalah produsen tanaman kelapa sawit, penjual kelapa sawit, produsen produk olahan sawit yang digunakan konsumen, pengecer produk hasil olahan sawit, pemilik modal, bank, dan lembaga-lembaga pelestarian lingkungan atau konservasi alam, dan LSM sosial.

Baca juga: Sebelum mendapatkan sertifikasi ISPO

Masing-masing sektor industri di atas memiliki posisi dan peran yang sama dalam keorganisasian RSPO. Adapun tujuannya secara umum adalah untuk memastikan kelangsungan industri kelapa sawit yang sustaiable dan ramah lingkungan. Dengan adanya RSPO, diharapkan industri tersebut dapat terus berkembang tanpa mengabaikan masalah kerusakan hutan, pelestarian flora dan fauna, serta kesejahteraan masyarakat di sekitar lahan pertanian.

Setelah hampir 2 dekade berdiri, keanggotaan organisasi yang dicetuskan oleh WWF ini sudah mencapai lebih dari 1000 perusahaan dari 50 negara. Perwakilan RSPO sendiri sudah ada di Jakarta sejak tahun 2006 silam.

Seiring waktu makin banyak perusahaan sawit yang mencari sertifikasi dari RSPO. Hingga tahun 2011 saja, 10% dari total produksi minyak sawit global sudah dilengkapi dengan sertifikasi RSPO atau setara dengan lebih dari 5 juta ton hasil produksi.

Ciri Khas RSPO

Sebagai pemberi sertifikasi produksi kelapa sawit yang berkelanjutan, secara internasional RSPO memiliki ciri atau karakteristik yang membedakannya dari organisasi-organisasi lain di industri ini, yaitu:

• Memiliki keanggotaan dari semua pemangku kepentingan di sektor kelapa sawit
• Keanggotaan dan sertifikasi dilakukan secara sukarela (tidak wajib)
• Sistem penilaian dan sertifikasi yang transparan
• Memiliki orientasi pada hasil konkret dalam jangka panjang
• Memiliki komintmen kuat terhadap pelestarian lingkungan dan produksi sawit yang berkelanjutan

Apa itu ISPO?

ISPO merupakan singkatan dari Indonesia Sustainable Oil Plan. Ini adalah langkah konkret dari Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pertanian, untuk menggenjot pertumbuhan industri sawit tanah air sekaligus mengurangi masalah lingkungan yang timbul akibat industri ini.

Sejak dibentuk pada tahun 2009, ISPO secara langsung meregulasi beberapa persyaratan pembukaan dan pengolahan lahan sawit di dalam negeri. Beberapa hal penting dalam penerbitan sertifikasi ISPO yang harus dipatuhi pengusaha adalah:

• Pelarangan pembukaan lahan dengan api alias dibakar
• Perencanaan dan pelaksanaan konservasi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati
• Pelarangan penggunaan lahan dengan kemiringan 30%
• Pelarangan penggunaan lahan adat, sumber air, dan area-area yang termasuk ke dalam kawasan yang dilindungi (termasuk situs bersejarah dll)
• Kewajiban membangun sistem pengaturan air
• Kewajiban melakukan konservasi lahan secara aktif, misalnya melalui pembuatan terasering, penanaman bibit, atau pembangunan rorak
• Kewajiban melakukan studi kelayakan dan AMDAL

Sejak didirikan pada tahun 2009, ISPO sepenuhnya diselenggarakan dan diregulasi oleh pemerintah. Saat ini seluruh pengusaha perkebunan diwajibkan untuk mendapat sertifikasi ini. Adapun pengusaha yang bandel akan mendapat larangan ekspor ke luar negeri.

Perbedaan RSPO dan ISPO

Sekalipun keduanya sama-sama dibuat untuk membangun ekosistem industri sawit yang berkelanjutan, dari penjelasan di atas, dapat ditemukan beberapa perbedaan RSPO dan ISPO.

Berikut adalah perbandingan keduanya:

• Sifat Sertifikasi

Perbedaan pertama yang perlu dipahami dari kedua sertifikasi di atas adalah sifatnya; RSPO memiliki sistem keanggotaan dan sertifikasi secara sukarela. Dengan kata lain, pengusaha tidak wajib memperoleh sertifikasi ini untuk melakukan ekspor atau menjual produknya.

Di sisi lain, sertifikasi ISPO adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha kelapa sawit di tanah air. Sertifikasi ini bersifat mengikat sehingga tidak bisa diabaikan atau dilewati begitu saja. Mengingat besarnya arus ekspor CPO dari 1500-an perusahaan sawit di dalam negeri, pengusaha tentu akan mengalami kerugian yang besar apabila mendapat pelarangan ekspor dari pemerintah.

• Skala Sertifikasi

RSPO merupakan sertifikasi internasional yang digagas oleh organisasi dunia, WWF. Sertifikasi ini diolah dan dibuat untuk tujuh pemangku kepentingan dalam industri kelapa sawit. Jangkauan RSPO cenderung lebih luas daripada ISPO karena melibatkan perusahaan-perusahaan multinasional di lebih dari 50 negara.

Sementara itu, skema sertifikasi ISPO hanya dibuat dan diregulasi oleh pemerintah Indonesia tanpa melibatkan pihak independen atau bahkan lembaga pelestarian lingkungan lain. Dengan demikian, tingkat sertifikasi RSPO masih sedikit lebih “bergengsi” daripada ISPO.

• Tujuan Sertifikasi

ISPO fokus pada masalah legalitas usaha dan usaha untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan sawit terhadap hukum di Indonesia. Meskipun ada beberapa faktor yang berhubungan dengan konservasi lingkungan dan pemberdayaan lahan, pada dasarnya sertifikasi ini dibuat hanya untuk memastikan bahwa usaha kelapa sawit yang dijalankan oleh sebuah perusahaan sudah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Di sisi lain, RSPO fokus untuk mewujudkan industri sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan sejumlah organisasi pelestarian alam besar beserta auditor independen dalam penerbitan sertifikasi.

• Persyaratan Sertifikasi

Karena dikelola oleh dua lembaga yang berbeda, sertifikasi RSPO dan ISPO jelas memiliki persyaratan yang berbeda. Beberapa perbedaan RSPO dan ISPO yang paling kentara adalah:

• Aturan tentang kawasan lindung dan area konservasi lingkungan hidup
• Prosedur pemindahan hak lahan perkebunan sawit
• Pelaksanaan Free Prior Informed Consent (FPIC)
• Prosedur untuk pembukaan lahan dan penanaman bibit kelapa sawit baru

Penutup

Demikianlah penjelasan mengenai perbedaan RSPO dan ISPO. Sekalipun ada beberapa hal dasar yang tidak sama pada kedua sertifikasi tersebut, RSPO dan ISPO secara umum dibuat untuk mencegah terjadinya aktivitas bisnis kelapa sawit yang “ugal-ugalan” dan menyebabkan sengketa hukum atau kerusakan lingkungan.

Pada akhirnya, penting untuk dicatat bahwa potensi industri kelapa sawit yang besar jelas tidak bisa menjadi alasan untuk mengabaikan isu lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat di sekitarnya.

Segera miliki Sertifikasi ISPO maupun RSPO, hubungi kami melalui [email protected] atau 0819-1880-0007.