Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan – Pengelola perkebunan kelapa sawit wajib memiliki SPPL untuk membuka dan menjalankan usahanya. Inilah pembahasan mengenai surat pernyataan tersebut.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa bisnis kelapa sawit menjanjikan peluang yang tidak sedikit. Harga jual sawit yang cenderung stabil dalam satu dekade terakhir membuat banyak pemilik modal berlomba-lomba mencari lahan dan membuka perkebunan baru.
Permintaan pasar global yang kian tinggi terhadap produk berbasis sawit menjadi salah satu alasan mengapa industri ini makin digemari. Di tahun 2019 saja, ada lebih dari 40 juta ton sawit yang diproduksi di antero Indonesia. Angka ini diprediksi masih akan terus bertumbuh seiring rencana pemerintah yang hendak memperluas perkebunan sawit pada tahun 2021 mendatang.
Baca juga: Syarat & Prosedur Sertifikasi ISPO
Sayangnya, di balik peluang yang menggiurkan, bisnis sawit nyatanya juga memiliki risiko yang tidak sedikit, terutama dari sisi kerusakan lingkungan akibat pembukaan dan pengelolaan lahan secara ugal-ugalan. Pemerintah telah memiliki beragam cara untuk mencegah terjadinya masalah ini, salah satunya dengan mewajibkan pengusaha sawit memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
Sekilas tentang Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)
Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) digolongan ke dalam Dokumen Lingkungan Hidup (DLH), yaitu catatan tertulis berisi pernyataan kesanggupan pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan dari dampak yang ditimbulkan usahanya terhadap lingkungan sekitar.
Karena hanya berupa surat, SPPL termasuk ke dalam kategori Dokumen Lingkungan Hidup yang paling mudah didapat. Dokumen ini biasanya diperlukan oleh pelaku usaha menengah ke bawah yang tidak memerlukan izin pengelolaan masif melalui AMDAL.
Saat ini, SPPL menjadi salah satu syarat wajib pengajuan Izin Usaha Industri (IUI) yang diperlukan oleh pengusaha kelapa sawit berskala kecil. Anda bisa mengajukan SPPL dengan format sesuai lampiran V Peraturan Menteri LH No. 16 Tahun 2012. Pengajuannya sangat mudah, Anda hanya perlu mengisi sejumlah formulir dan mendaftarkan perusahaan Anda ke lembaga pengawasan lingkungan hidup milik pemerintah.
Syarat dan Tahap Pembuatan SPPL
Meskipun tergolong ke dalam Dokumen Lingkungan Hidup sederhana, persyaratan yang diperlukan dalam pembuatan SPPL cukup banyak dan mendetail. Berikut ini adalah persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi:
- Surat Permohonan resmi lengkap dengan kopr surat formal dari badan usaha yang melakukan pengajuan. Surat ini memiliki format khusus yang harus dipatuhi.
- Salinan KTP asli pemilik usaha atau perwakilan dari badan usaha yang bersangkutan
- Salinan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)
- Salinan NPWP (Nomor Pokok Wajib Perusahaan) yang masih berlaku
- Salinan dokumen Izin Mendirikan Bangunan atau rancangan situs usaha
- Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Salinan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tahun pengajuan.
- Salinan dokumen resmi yang menunjukkan kepemilikan lahan usaha, baik dalam bentuk Akta Jual Beli, Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Milik,
- Akta Pendirian perusahaan
- Surat pernyataan sewa/kontrak apabila ada
- Surat pernyataan persetujuan masyarakat yang ditandatangani Kelurahan dan kecamatan di sekitar lahan usaha
- Surat Izin Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri
- Dokumentasi lokasi usaha atau kegiatan operasional yang dilakukan
Syarat-syarat di atas tentu dapat berubah seiring dengan penerbitan peraturan baru, baik dari pemerintah pusat mau pun daerah. Untuk mendapatkan info terbaru, pastikan Anda datang ke badan pengawasan lingkungan hidup terdekat.
Setelah syarat-syaratnya terpenuhi, Anda bisa beralih ke proses pembuatan SPPL. Adapun tahapan-tahapan pembuatan SPPL sebenarnya cukup sederhana, yaitu:
- Mengisi formulir permohonan melalui badan pengawas lingkungan hidup terdekat
- Melengkapi semua persyaratan pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang tertera di atas
- Menunggu hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan dari berkas permohonan yang diajukan. Jika permohonan dikabulkan, Anda akan mendapat tanda terima dari lembaga terkait
- Tim dari pemerintah akan melakukan peninjauan lapangan ke lokasi usaha
- Apabila hasil peninjauan yang dilakukan dianggap sesuai dengan data dan persyaratan pembuatan SPPL, surat tersebut akan segera diterbitkan. Jika tidak, berkas-bekas pengajuan akan dikembalikan kepada pemohon
- Menunggu hasil verifikasi dokumen SPPL oleh pejabat yang berwenang
- SPPL kemudian ditandatangani oleh Ketua Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
- Selesai
Seperti yang bisa Anda lihat, ada beberapa pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pengawas lingkungan hidup sebelum menerbitkan SPPL. Hal ini wajar, sebab SPPL sejatinya memang harus dibuat seketat mungkin guna meminimalkan risiko penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan aturan konservasi lingkungan.
Asyiknya, pembuatan SPPL tidak dikenakan biaya sedikit pun alias gratis. Surat tersebut pun dapat digunakan secara terus menerus selama tidak ada perubahan usaha yang dijalankan si pemohon. Jika Anda hendak memperluas lahan kelapa sawit atau melakukan pengolahan produk sawit sendiri, sebaiknya konsultasikan hal tersebut dengan lembaga pengawas lingkungan hidup yang berwenang.
Perbedaan SPPL dengan Dokumen Sejenis (AMDAL, UKL-UPL, dll)
Meski sama-sama dikategorikan sebagai Dokumen Lingkungan Hidup, ada beberapa perbedaan mendasar antara SPPL dengan dokumen-dokumen sejenis, seperti AMDAL dan UKL-UPL. Berikut adalah perbedaaannya yang wajib diketahui:
- Skala Bisnis
Perbedaan yang paling mencolok dari SPPL adalah skala usaha yang dijalankan. Skala tersebut ditentukan oleh standar yang diatur oleh badan pengawas lingkungan hidup, misalnya melalui perhitungan debit air, luas lahan, kapasitas produksi, dll.
Jika bisnis Anda masuk ke dalam skala kecil, maka SPPL saja sudah cukup. Namun, jika berdasarkan hasil perhitungan Anda memiliki bisnis yang masuk ke dalam skala menengah atau besar, Anda mungkin perlu membuat AMDAL atau UKL-UPL sebagai ganti dari SPPL. Hal yang sama berlaku apabila Anda hendak melakukan perluasan usaha, misalnya perluasan lahan atau penambahan kapasitas produksi.
- Proses Penyusunan
Mekanisme penyusunan SPPL jelas berbeda dengan DLH lainnya. Sebagai contoh, usaha skala besar yang membutuhkan AMDAL wajib melakukan pemeriksaan melalui badan penilai resmi sebelum mendapat sertifikasi, sedangkan SPPL hanya perlu diurus melalui pendaftaran langsung ke lembaga berwenang.
Ketentuan tentang mekanisme pembuatan masing-masing dokumen pun memiliki dasar hukum dan peraturan yang berbeda. Jika Anda kesulitan membedakannya, sebaiknya hubungilah lembaga tepercaya, seperti Mutu Institute.
- Format Dokumen
Masing-masing dokumen DLH memiliki format sendiri-sendiri berdasarkan peraturan menteri terkait. Inilah beberapa format yang bisa Anda gunakan sesuai dengan dokumen yang diajukan:
Pembuatan AMDAL – ada pada lampiran I, II dan III Peraturan Menteri LH No 16 Tahun 2012.
Pembuatan UKL-UPL – ada pada lampiran IV Peraturan Menteri LH No. 16 Tahun 2012.
Pembuatan SPPL – ada pada lampiran V Peraturan Menteri LH No. 16 Tahun 2012.
Penutup
Itulah ulasan lengkap mengenai Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) untuk perkebunan kelapa sawit. Selain SPPL, masih banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjalankan usaha sawit secara legal.
Setelah semua syarat terpenuhi, Anda bisa mulai “mencicil” pengajuan sertifikasi lain yang dibutuhkan untuk memperlancar usaha di industri kelapa sawit, seperti sertifikasi ISPO yang diwajibkan oleh pemerintah kepada semua pengusaha sawit, serta sertifikasi RSPO yang memungkinan Anda melakukan eskpor ke benua Eropa.
Ingin melakukan Sertifikasi ISPO atau Pelatihan lainnya? Segera hubungi kami melalui [email protected] atau 0819-1880-0007. Jangan tunda untuk melakukan Sertifikasi ISPO
