Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) merupakan langkah penting dalam menjamin produk yang beredar di Indonesia. Dengan populasi Muslim yang besar, Indonesia memiliki kebutuhan yang signifikan untuk memastikan bahwa produk makanan, minuman, dan barang lainnya memenuhi standar kehalalan. UU ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi konsumen, tetapi juga berdampak besar pada industri, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Tujuan dan Ruang Lingkup Undang-undang

• Tujuan Utama: UU JPH bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Hal ini penting untuk melindungi hak konsumen, terutama bagi umat Muslim yang memiliki kewajiban untuk mengonsumsi produk halal.
• Ruang Lingkup: UU ini mencakup semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia, termasuk makanan, minuman, bahan baku, dan produk hasil sembelihan. Setiap produk yang ingin mencantumkan label halal harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kewajiban Sertifikasi

• Sertifikasi: Setiap pelaku usaha, baik besar maupun kecil, diwajibkan untuk mendapatkan sertifikasi. Hal ini diatur dalam Pasal 4 UU JPH yang menyatakan bahwa produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat.
• Dampak pada UMKM: Meskipun UU ini berlaku untuk semua pelaku usaha, UMKM sering kali menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban ini. Namun, dengan adanya perubahan dalam UU melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020), pelaku UMKM tidak dikenakan biaya untuk pengajuan sertifikasi, sehingga memudahkan mereka untuk mematuhi regulasi ini.

Proses Sertifikasi

• Pengajuan: Pelaku usaha dapat mengajukan sertifikasi melalui aplikasi Sihalal yang disediakan oleh BPJPH. Proses ini dirancang untuk memudahkan pelaku usaha, termasuk UMKM, dalam mendapatkan sertifikat tanpa harus membawa berkas fisik ke kantor.
• Sanksi bagi Pelanggar: UU JPH juga menetapkan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban sertifikasi. Sanksi ini dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan produk dari peredaran.

Dampak Positif UU Jaminan Produk

• Meningkatkan Kepercayaan Konsumen: Dengan adanya sertifikasi, konsumen merasa lebih aman dan percaya untuk mengonsumsi produk yang beredar. Ini sangat penting dalam membangun loyalitas pelanggan, terutama di kalangan konsumen Muslim.
• Peningkatan Daya Saing: Produk yang bersertifikat halal memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar, baik domestik maupun internasional. “Situasi ini memberikan kesempatan bagi para pelaku bisnis untuk mengembangkan pasar mereka, khususnya di negara-negara dengan jumlah penduduk Muslim yang signifikan.
• Inovasi Produk: Kewajiban untuk mendapatkan sertifikasi mendorong pelaku usaha untuk berinovasi dalam produk mereka. Ini mencakup penggunaan bahan baku yang sesuai dengan prinsip halal serta proses produksi yang mematuhi syariat Islam.

Tantangan dalam Implementasi UU Jaminan Produk Halal

• Kesadaran dan Pengetahuan: Banyak pelaku UMKM yang masih kurang memahami pentingnya sertifikasi. Edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat sertifikasi.
• Biaya dan Proses: Meskipun biaya sertifikasi untuk UMKM telah dihapus, proses pengajuan dan persyaratan yang harus dipenuhi masih menjadi tantangan. Pelaku usaha perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk mempermudah proses ini.
• Kualitas Produk: Tidak semua produk yang bersertifikat halal memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sertifikasi juga diikuti dengan standar kualitas produk yang tinggi.

Kesimpulan

UU ini merupakan langkah penting dalam menjamin produk di Indonesia. Meskipun ada tantangan dalam implementasinya, dampak positif yang dihasilkan, seperti peningkatan kepercayaan konsumen dan daya saing produk, sangat signifikan. Untuk mencapai tujuan dari UU ini, diperlukan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal.

Di Mutu Institute, kami menawarkan pelatihan penyelia dan auditor halal yang dirancang untuk membekali Anda dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung implementasi undang-undang ini. Dengan bimbingan dari instruktur berpengalaman, Anda akan belajar tentang proses sertifikasi, teknik audit yang efektif, dan cara membangun budaya kepatuhan di organisasi Anda.

Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perubahan positif dalam industri halal di Indonesia. Bergabunglah dengan kami di Mutu Institute dengan mengunjungi lama instagram kami di mutu_institute atau contact person 0819-9040-2844 (Anna) dan tingkatkan kompetensi Anda dalam memastikan kehalalan produk, sehingga Anda dapat berkontribusi pada pertumbuhan industri yang semakin berkembang dan memenuhi kebutuhan konsumen yang meningkat akan produk halal!