Untuk mengurus sertifikasi halal, ada sejumlah cara, syarat, dan prosedur yang harus dipenuhi. Yuk, simak ulasannya berikut ini.
Sertifikasi halal merupakan pengakuan terhadap kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Perusahaan yang ingin memperoleh sertifikasi halal untuk produknya harus mengikuti prosedur sesuai aturan yang berlaku.
Lalu, bagaimana cara mengurus sertifikasi halal? Sebelum membahas itu, Anda tentu perlu mengetahui terlebih dahulu manfaat dan keuntungan memiliki sertifikasi halal. Hal yang paling utama adalah memiliki jaminan kehalalan sehingga umat Islam yang ingin mengonsumsi atau menggunakan produk tak lagi waswas.
Cara Mengurus Sertifikasi Halal
Pelaku usaha di Indonesia sangat banyak. Untuk dapat berkembang dengan baik, pelaku usaha harus mengutamakan mutu produk. Hal tersebut ditandai dengan adanya pengakuan dari lembaga resmi yang berwenang. Ini merupakan salah satu tahap yang harus dilewati pelaku usaha agar dapat melakukan perluasan pasar untuk produknya.
Salah satu pengakuan tersebut berupa jaminan kehalalan suatu produk. Sebuah produk disebut halal apabila telah melewati prosedur sertifikasi produk yang dilakukan BPJPH.
Dengan jaminan halal, produk yang diedarkan di pasar akan mendapatkan peluang lebih besar untuk dipilih oleh konsumen. Secara tidak langsung, hal ini membantu pertumbuhan dan perkembangan usaha.
Sebagian orang mungkin bingung harus bagaimana saat akan mengurus pengajuan sertifikasi halal untuk produknya. Namun, saat ini telah ada regulasi yang jelas dan mudah diikuti terkait sertifikasi halal.
Hal yang perlu dipahami terlebih dahulu adalah produsen atau pelaku usaha akan berhubungan langsung dengan BPJPH dalam proses ini. Selanjutnya, BPJPH menjadi lembaga resmi yang akan berkoordinasi dengan MUI dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam menentukan halal tidaknya produk tersebut.
LPH dapat didirikan oleh instansi pemerintah, universitas, atau yayasan Islam. Di dalam LPH ada sejumlah auditor halal yang telah mendapatkan sertifikasi dari lembaga sertifikasi sehingga hasil rekomendasinya teruji.
Perlu diketahui, sertifikasi halal yang dilakukan di BPJPH menganut sistem telusur, bukan end product analysis. Artinya, bahan dan proses yang dilakukan saat membuat produk akan turut dinilai dalam proses uji sertifikasi produk.
Syarat Mengurus Sertifikasi Halal
Hal yang perlu dipersiapkan saat akan mengurus sertifikasi halal adalah persyaratan yang lengkap. Ada sejumlah syarat yang perlu dipenuhi agar proses pengajuan lebih lancar dan cepat, yaitu:
Data pelaku usaha
Pelaku usaha yang memproduksi sebuah produk harus jelas. Hal ini dapat dibuktikan melalui dokumen berupa Nomor Induk Berusaha atau izin usaha lainnya yang dimiliki.
Nama dan jenis produk
Nama dan jenis produk yang akan diajukan untuk mendapatkan sertifikasi halal harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang tercatat.
Data produk dan bahan yang digunakan
Agar suatu produk dinyatakan halal, produk dan bahan yang digunakan pun harus dijamin kehalalannya. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat halal. Namun, bahan yang berasal dari alam serta tidak melewati proses pengolahan tidak perlu menggunakan sertifikat halal. Bahan-bahan ini termasuk dalam kategori tidak berisiko mengandung bahan haram.
Proses pengolahan produk
Pengolahan produk juga dapat menjadi salah satu celah tidak halalnya suatu produk. Karena itu, dalam dokumen yang diserahkan ke BPJPH untuk mengajukan sertifikasi halal, perlu termuat keterangan seperti cara pembelian, penerimaan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, serta penyimpanan produk jadi.
Sistem jaminan produk halal
Sistem jaminan produk halal merupakan kewenangan dari Kepala BPJPH.
Selain melengkapi dokumen, untuk mendapatkan sertifikasi halal, Anda tentu perlu melewati sejumlah tahap penting. Salah satunya adalah lolos uji pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor halal. Seperti diketahui, auditor halal merupakan bagian dari LPH yang akan mengirimkan hasil uji sekaligus rekomendasinya kepada BPJPH.
Tidak sembarang orang dapat menjadi auditor halal. Auditor halal harus melewati proses pelatihan dan sertifikasi sebelum ditempatkan di LPH dan bekerja membantu BPJPH serta MUI. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi pula oleh auditor agar lolos. Ketatnya prosedur ini membuat proses sertifikasi halal pada produk menjadi lebih terjamin.
Prosedur Mengurus Sertifikasi Halal
Ada pun prosedur mengurus sertifikasi halal di BPJPH dapat dibagi dalam beberapa langkah, yaitu:
1. Permohonan
Hal pertama yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha saat akan mengajukan permohonan sertifikasi halal adalah mengajukan permohonan kepada BPJPH. Pada kesempatan tersebut, pelaku usaha harus datang dengan membawa sejumlah dokumen persyaratan seperti yang telah disebut.
Sebaiknya, Anda perlu memastikan dokumen-dokumen tersebut valid dan benar sehingga proses pengajuan tidak berlarut-larut. Apabila tidak lengkap, Anda pun harus kembali melihatnya dan hal ini tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Memasang label halal di kemasan produk pun akan makin tertunda.
2. Pemeriksaan
Setelah BPJPH menerima dokumen-dokumen yang dimaksud, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan. Lama waktu yang dibutuhkan biasanya tak lebih dari 10 hari. Ini berarti sebelum 10 hari kerja Anda akan mendapatkan kabar mengenai kelanjutan permohonan sertifikasi halal.
Apabila ada dokumen yang tidak lengkap, BPJPH memberikan waktu selama 5 hari bagi pelaku usaha untuk menambahkannya kembali. Setelah melewati masa tersebut, pengajuan akan sepenuhnya ditolak oleh BPJPH.
3. Penetapan
Selanjutnya, BPJPH akan memberikan informasi kepada pelaku usaha mengenai hasil pengecekan dokumen. Pelaku usaha juga diminta untuk memilih LPH yang akan mengadakan audit. Anda bisa memilih Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) atau LPH lain yang resmi. Proses ini membutuhkan waktu maksimal 5 hari.
4. Pengujian
Nah, LPH ini akan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap produk, mulai dari bahan yang digunakan hingga proses pembuatan produk. Auditor halal yang mewakili LPH akan terjun langsung ke perusahaan untuk melihat dan menilai kehalalan produk. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses ini adalah sekitar 40 hari kerja atau 60 hari kerja bila belum selesai.
Saat ini, MUI dan BPJPH mendorong berdirinya LPH di daerah agar proses pengujian dapat berlangsung lebih cepat. Namun, LPH harus didukung oleh ketersediaan auditor yang menyandang sertifikasi halal sesuai aturan yang berlaku.
5. Pengecekan
Hasil pengujian yang dilakukan oleh auditor halal terhadap produk perusahaan kemudian akan diserahkan kepada BPJPH. Lembaga inilah yang kemudian melakukan pengecekan terhadap kelengkapan laporan, antara lain produk dan bahan yang digunakan, hasil analisis, serta berita acara pemeriksaan. Selain itu, auditor halal juga harus menyertakan rekomendasinya atas hasil pemeriksaan.
6. Fatwa
Setelah BPJPH menganggap bahwa auditor halal melalui LPH telah melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan, dokumen ini diajukan ke MUI. Tugas MUI adalah mengadakan sidang fatwa halal bersama para pakar, unsur pemerintah, dan lembaga yang terkait.
MUI juga berhak untuk meminta dokumen tambahan apabila ada hal yang masih meragukan selama penyelenggaraan sidang fatwa halal. Masa ini berlangsung selama 30 hari kerja hingga akhirnya diputuskan mengenai kehalalan produk. Untuk melengkapi dokumen, ada waktu sekitar 10 hari bagi pelaku usaha.
7. Penerbitan
Terakhir, BPJPH akan menerbitkan sertifikasi halal berdasarkan keputusan dari sidang fatwa halal dari MUI. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 7 hari kerja. Ada dua kemungkinan yang terjadi yaitu halal atau tidak halal.
Apa pun hasilnya, Anda akan mendapatkan pemberitahuan yang lengkap dari BPJPH. Jika belum berhasil mendapatkan setelah pengajuan, Anda pun bisa mengurus sertifikasi halal kembali dari awal setelah melakukan perbaikan terhadap produk.
Jika Anda seorang yang menyukai tantangan dan ingin menjadi auditor halal, Mutu Institute menjadi tempat yang tepat bagi pelatihan Anda. Tunggu apalagi? Segera hubungi Mutu Institute melalui info@mutuinstitute.com atau 0819-1880-0007.
Sumber:
http://halal.go.id/cms/assets/files/Materi_Pak_Amru_compressed.pdf
